BKPM adalah singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang pelayanan modal berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Resesi ekonomi tahun 2022 di Indonesia nyatanya tidak membuat Indonesia terpuruk. Justru menurut CNBC, Indonesia merupakan salah satu Negara yang dilirik oleh investor asing dan masih memiliki perkembangan yang ekspansif. Banyak investor asing yang ingin membangun perusahaan atau menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal asing ini justru ikut membantu memajukan perekonomian Indonesia.
Nah, untuk dapat mendirikan usaha, para investor perlu mendapat perizinan untuk beroperasi di Indonesia. Untuk memahami apa saja fungsi, cara hingga proses penanaman modal usaha, yuk simak selengkapnya disini seputar BKPM!
BKPM Ada Dibawah Kementrian Apa?
BKPM adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1973 menggantikan Panitia Teknis Penanaman Modal yang telah dibentuk sejak tahun 1968. Pada tahun 2009, status BKPM dikembalikan menjadi lembaga setingkat kementerian, yang berarti BKPM memberikan laporan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
BKPM merupakan penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, lembaga ini juga diberikan mandat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Selain investasi yang lebih besar, BKPM juga didorong untuk mendapatkan investasi yang berkualitas sehingga bisa menggerakkan perekonomian nasional dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 31 Tahun 2021, BKPM mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Investasi/BKPM dan dipimpin oleh Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Tugas dan Fungsi BKPM
BKPM memiliki tugas pokok untuk menjalankan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, hal ini sudah dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, BKPM juga memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan pengkajian dan pengusulan terhadap perencanaan penanaman modal nasional.
2. Mengkordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional dalam bidang penanam modal.
3. Melakukan pengkajian dan pengusulan terhadap kebijakan pelayanan penanaman modal.
4. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal.
5. Mengembangkan peluang serta potensi dari penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
6. Membuat peta penanaman modal di Indonesia.
7. Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal.
8. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal dengan cara meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
9. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal dan memberi bantuan penyelesaian terhadap berbagai hambatan atau rintangan serta melakkan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
10. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
11. Melakukan koordinasi dengan penanam modal dalam negeri yang menanamkan modalnya di luar wilayah Indonesia.
12. Memberikan pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.
13. Melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dalam bidang perencanaan umum, ketatausahan, organisasi dan tata laksanan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga
14. Melaksanakan fungsi lain dalam bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persyaratan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) BKPM
PMA atau penanaman modal asing adalah sebuah aktivitas penanaman modal di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing melalui Perseroan Terbatas atau PT. Untuk mendirikan PT PMA ini dibutuhkan izin prinsip yaitu dokumen persetujuan atau perizinan usaha dari lembaga pemerintah (BKPM) yang harus dimilik oleh setiap investor ketika mereka ingin memulai investasi di Indonesia.
Berikut ini adalah syarat-syarat untuk mengajukan izin prinsip penanaman modal asing:
1. Fotocopy Paspor dan alamat negara asal dari pemegang saham WNA
2. Fotocopy Article of Association (AOA) dan Fotocopy paspor direktur dari pemegang saham badan usaha asing
3. Fotocopy KTP dan NPWP dari pemegang saham WNI
4. Fotocopy Akta Pendirian serta seluruh perubahannya beserta fotocopy identitas direktur, pengesahan kehakiman, domisili, NPWP, SIUP/IUT, TDP untuk pemegang saham badan usaha Indonesia.
5.Penjelasan mengenai rencana kegiatan usaha beserta kedudukan perusahaan, alamat lengkap dari lokasi kantor dan lokasi proyek, nomor telepon kantor
6. Susunan serta komposisi dari pemegang saham
Dalam mengajukan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) memang ada syarat khusus seputar nilai investasi atau permodalan yang harus dipenuhi yaitu nilai total investasi harus diatas Rp 10 miliar dan ini tidak termasuk tanah serta bangunan dan inventaris. Nilai modal yang harus disetorkan minimal sebesar Rp 2,5 miliar dari nilai total investaso dan masing-masing pemilik saham harus memegang saham dengan nominal senilai Rp 10 juta.
Untuk mengurus izin prinsip ini anda bisa mendelegasikan tugas ini melalui jasa notaris sehingga anda tidak perlu datang menuju lembaganya langsung. Cukup menyerahkan dokumen atau persyaratan yang diminta, dan notaris tersebut yang akan mengajukan izin prinsip.
Kembangkan Bisnis Untuk Dapatkan Pendanaan Investor Asing
Bagaimana cara menarik investor untuk mendanai bisnis Anda? Benarkah UMKM bisa mencapai tahap itu? Tentu saja, mengapa tidak! Saat ini kolaborasi antar UMKM dan pemerintah sudah terbuka sangat luas. Namun, hal ini bisa terjadi apabila Anda memiliki produk yang nilai, fungsi hingga prospek bisnis yang jelas.
Untuk sampai pada tahap yang meyakinkan, tentu saja Anda perlu membangun infrastruktur dan pondasi bisnis yang terbukti bisa memberikan hasil. Untuk membangunnya, tentu saja Anda perlu membangun sistem, SDM hingga komunitas, dimana semua ini bermuara pada modal yang mencukupi. Berniat mengajukan pinjaman untuk mengembangkan bisnis Anda? Pastikan memilih pinjaman online terpercaya.
Danamas adalah platform yang menyediakan pinjaman online terpercaya beragunan properti untuk Anda. Kalkulasikan nilai properti Anda dengan Kalkulator Simulasi Kredit Pinjaman Online Danamas. untuk mendapatkan perkiraan pinjaman dan angsuran serta tenor yang Anda dapatkan.
Pinjaman dana bisnis yang diberikan mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 2 miliar dengan tenor hingga 10 tahun dan bunga pinjaman dibawah 15%. Dapatkan semua kemudahannya melalui melalui aplikasi Danamas Pinjaman Bisnis.
Dari artikel ini, dapat anda lihat bahwa ketika ingin mengajukan izin prinsip dengan menggunakan jasa notaris, anda perlu membayar jasa tersebut. Oleh karena itu apabila anda membutuhkan tambahan dana untuk mengembangkan bisnis yang sedang dijalani, anda bisa mendapatkan tambahan dana dari pihak lain karena saat ini banyak sekali platform yang bisa memberikan anda pinjaman dana tunai dengan proses terpercaya.
Salah satunya adalah Danamas, platform peminjaman multiguna yang sudah diawasi dan mendapatkan izin dari OJK. Melalui Danamas, anda bisa mendapatkan tambahan modal hingga 2 miliar rupiah dengan jaminan properti. Pengajuan bisa anda ajukan dengan mudah dan praktis serta bisa diakses kapanpun dan dimanapun melalui aplikasi Danamas.
